Sejumlah Pimpinan OPD Hadiri Rapat Paripurna DPRD Pangkep Bahas Tiga Agenda Penting

PANGKEP,HaloPangkep.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda penting pada Rabu (30/7) di Ruang Sidang ‘A ‘ kantor DPRD. Rapat ini menjadi momen krusial dalam perjalanan pemerintahan daerah, karena membahas berbagai keputusan strategis yang akan menjadi pijakan dalam pembangunan dan pengelolaan anggaran ke depan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pangkep H. Haris Gani dan dihadiri Bupati Pangkep H. Muhammad Yusran Lalogau, Wakil Bupati H.Rahman Assagaf, serta jajaran Forkopimda. Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir termasuk Kadis Perhubungan Baharuddin, S.Sos, M.Si. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam menyelaraskan kebijakan eksekutif dan legislatif.

Baca Juga  Pencabutan Nomor Urut Cakades Digelar 11 November

Tiga agenda utama yang dibahas dalam rapat ini yakni:

• Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

• Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

• Persetujuan Bersama atas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD H. Haris Gani menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran. “Tiga agenda ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses demokrasi dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pangkep H. Muhammad Yusran Lalogau menyampaikan apresiasinya atas kerja sama seluruh anggota DPRD dan jajaran OPD yang telah bekerja keras menyusun dan menelaah dokumen anggaran serta kebijakan pembangunan daerah.

Baca Juga  Peringati HLHS, Dishub Pangkep Ikut Ambil Bagian Kegiatan Tanam Pohon

Rapat Paripurna ini menandai komitmen bersama antara DPRD dan Pemkab Pangkep dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *