Minasatene,HaloPangkep.com – Pemerintah Kecamatan Minasatene menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun Anggaran 2027 dengan mengusung tema “Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.” Kegiatan ini berlangsung dengan dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.
Musrenbang tersebut dihadiri Camat Minasatene Wawan G, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep H. Muh. Lutfi Hanafi, Sekretaris Komisi II DPRD Syamsinar dari Fraksi PPP, unsur Forkopimcam, perwakilan OPD, para Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Minasatene, Kepala Puskesmas, Ketua LPM, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Ketua Komisi II DPRD Pangkep, H. Muh. Lutfi Hanafi, dalam sambutannya menyoroti keterlambatan pelaksanaan Musrenbang yang tidak sesuai dengan jadwal seharusnya. Ia juga menegaskan pentingnya penentuan skala prioritas pembangunan. Menurutnya, permasalahan yang bersifat mendesak harus lebih diutamakan, seperti perbaikan fasilitas sekolah.
“Jika ada sekolah yang atapnya bocor, itu lebih prioritas untuk dikerjakan dibandingkan pagar sekolah yang rusak,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat tiga sumber utama usulan pembangunan, yakni hasil kunjungan Bupati, Musrenbang, serta aspirasi masyarakat yang diserap saat anggota DPRD melaksanakan reses. H. Lutfi berharap anggota DPRD, khususnya dari Dapil I, dapat mengawal usulan masyarakat hingga terealisasi. Ia pun menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung usulan warga, terutama di wilayah dengan perolehan suara terbanyak saat pemilu.
Sementara itu, Nahyar dari Bapperida Kabupaten Pangkep menyoroti minimnya kehadiran OPD dalam Musrenbang kecamatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa setiap desa mengusulkan 5 usulan prioritas, sedangkan setiap kelurahan mengusulkan 10 usulan prioritas.
“Sebagian usulan sudah difasilitasi. Seluruh usulan telah diinput melalui sistem SPD sehingga sudah terpantau di tingkat kecamatan dan selanjutnya akan diverifikasi,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa usulan harus sejalan dengan tema dan arah pembangunan yang telah disepakati.
Camat Minasatene Wawan G saat membuka acara menyampaikan bahwa seluruh usulan benar-benar berasal dari bawah, dimulai dari tingkat kelurahan dan desa hingga ke kecamatan. Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026 terdapat beberapa kelurahan yang usulannya belum terealisasi. Meski demikian, ia berharap agar kelurahan dan desa tetap mengajukan usulan pada Musrenbang berikutnya.
Dalam sesi pembahasan, mengemuka sejumlah permasalahan prioritas yang membutuhkan perhatian serius, di antaranya pemasangan tanggul pada bantalan sungai di Kelurahan Minasatene, pembangunan Pasar Matojeng dari Balai Perkeretaapian yang dinilai masih sebatas janji. Selain itu, kondisi jalan poros Misten yang mengalami banyak kerusakan, khususnya di wilayah Kalabbirang, turut menjadi sorotan.
Isu sosial juga dibahas, termasuk upaya penurunan tingkat kemiskinan dan keberadaan Sekolah Rakyat di Bontoa. Disampaikan bahwa masih terdapat anak-anak yang enggan bersekolah di sana, sehingga diharapkan peran orang tua untuk mendorong anak-anaknya mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat.
Dari usulan desa dan kelurahan, jalan masuk ke Batu Lappa, Desa Panaikang, ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama. Sementara itu, Syamsinar menyoroti persoalan kantor Lurah Misten yang sebelumnya telah diusulkan namun dinilai “masuk dan hilang di tengah jalan” tanpa kejelasan tindak lanjut.
Melalui Musrenbang Kecamatan Minasatene TA 2027 ini, diharapkan seluruh usulan prioritas dapat dikawal secara maksimal demi peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah Kecamatan Minasatene.(*).
