PANGKEP,HaloPangkep.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Pengembangan Dfestinasi II Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melaksanakan Bimtek Penguatan Jejaring dan Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Geopark di Maros-Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 – 17 Oktober 2024 di Krama Living Space, Kab. Pangkajene dan Kepulauan.
Kegiatan diikuti 60 orang peserta (35 laki-laki dan 25 perempuan) terdiri dari Perwakilan Pengelola Desa Wisata di Kawasan Geopark Maros-Pangkep yang terdiri dari kepala desa, bumdes, pokdarwis dan local champions, Dinas Pariwisata Kab. Maros, Dinas Pariwisata Kab. Pangkep, dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini menghadirkam sejumlah nara sumber diantaranya:
1. Bapak Bambang Cahyo Murdoko – Direktur Pengembangan Destinasi II
2. Ibu Kusumawati – Asisten II Pemerintah Kabupaten Pangkep
3. Bapak Muhammad Ferdiansyah – Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Maros
4. Bapak Jaenal Sanusi – Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Pangkep
5. Bapak Andi Zulkarnain – Kabid. Promosi dan Pengembangan Industri Pariwisata
6. Bapak Lokot Ahmad Enda – Praktisi Pariwisata (Narasumber)
7. Bapak Irwan Tamrin – CEO wisatasekolah.com (Narasumber)
8. Ibu Inasritaty Putri – Manager Pemberdayaan Masyarakat, BP Geopark Maros-Pangkep ( Nara sumber).
Dalam sambutannya Direktur Pengembangan Destinasi II, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Priwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Bambang Cahyo Murdoko menjelaskan Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan Nasional menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan yang terus dikembangkan di masa depan. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2024-2045 menetapkan target sektor pariwIsata adalah 8% kontribusi PDB, dan Devisa sebesar 100 Milyar USD pada tahun 2045. Untuk mencapai target pada Indonesia emas tahun 2045, Kemenparekraf/Baparekraf terus mendorong tumbuh kembangnya destinasi yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.Dalam mencapai target tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur gencar mengembangkan desa wisata sebagai destinasi pariwisata yang memiliki pesona lokal tersendiri. Melalui laman Jadesta (jaringan desa wisata) telah terdata 6.030 desa wisata dan sebanyak 63 desa wisata di Kabupaten Maros dan sebanyak 21 desa wisata di Kabupaten Pangkajene Kepulauan.Dalam rangka akselerasi pembangunan destinasi pariwisata cq Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan telah memberikan dukungan pembangunan destinasi kepada Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan melalui skema pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
Plt Bupati Pangkep H.Syahban Sammana,SH yang dibacakan Asisten II mengatakan Kabupaten Pangkep yang kaya akan sumber daya yang memilikipotensi luar biasa diantaranya dess wisata yang dikembangkan di kawasan Geopark guna meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjaga lingkungan,” Katanya.
” Diharapkan pembangunan desa berbasis Geopark tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya kita untuk mencapai tujuan tersebut penguatan jejaring dan tata kelola desa wisata menjadi hal yang sangat krusial,”Jelasnya.
Senada Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Pangkep Dr.Jaenal Sanusi, S.STP, M.Si sangat mengapresiasi kegiatan Bimtek tersebut karena sangat mendukung pengembangan kepariwisataan khususnya di Kabupaten Pangkep. Beliau juga berharap semoga kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, dengan mengambil lokasi di berbagai destinasi wisata yang ada di Kab.Pangkep, baik itu di pegunungan, pesisir dan daerah bahari/kepulauan,” Jelasnya.
Perlu diketahui bahwa telah terbentuk Forum komunikasi Desa Wisata Maros – Pangkep yang diikuti pengelola dari 10 Desa Wisata di kawasan Geopark Pangkep ( Dewi Tompo Bulu, Balleangin,Bulu Cindea, Pitue, Biring Ere), Geopark Maros ( Dewi Salenrang,Boyolempangan, Samangki, Tunikamase, Labuaja), Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah,dan Praktisi Pariwisata sebagai wadah komunikasi, diskusi dan kolaborasi pengembangan Desa Wisata.(*).
