PANGKEP,Halopangkep.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disanker) mempertegas komitmennya dalam menciptakan kesempatan kerja yang inklusif, adil, dan non-diskriminatif.
Guna mewujudkan hal tersebut, Disnaker Pangkep menggelar Sosialisasi Implementasi Kewajiban Perusahaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas, di Aula Wakil Bupati Pangkep, Senin (21/9/2026).
Kegiatan yang melibatkan berbagai perusahaan, serikat pekerja, serta komunitas disabilitas ini dibuka langsung oleh Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, didampingi Kepala Disnaker Pangkep, Sulfida.
Dalam sambutannya, Muhammad Yusran Lalogau menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian tidak terpisahkan dari masyarakat yang memiliki hak setara.
“Mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan, kehidupan yang layak, serta kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah,” ujar Bupati Pangkep.
Ia menambahkan, pemenuhan hak kerja ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, pencari kerja, hingga seluruh pemangku kepentingan agar regulasi yang ada dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik.
Sementara itu, Kepala Disnaker Pangkep, Sulfida, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan utama untuk memberikan pemahaman sekaligus meningkatkan kesadaran dunia usaha mengenai kewajiban hukum mereka.
“Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman perusahaan mengenai hak dan kesempatan kerja bagi rekan-rekan disabilitas. Kami ingin memastikan perusahaan memahami kewajiban mereka dalam mempekerjakan tenaga kerja disabilitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sulfida menerangkan bahwa langkah ini diharapkan mampu mendorong ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan para penyandang disabilitas. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelayanan kerja daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Sasaran dan Output kegiatan sosialisasi ini menyasar beberapa elemen yang ada di Kabupaten Pangkep khususnya, diantaranya pelaku usaha, perusahaan, Pimpinan serta pengelola Sumber Daya Manusia (SDM/HRD), pencari kerja dan komunitas. Penyandang disabilitas produktif serta organisasi pendamping. Aparatur pemerintah yang terkait langsung dengan pelayanan ketenagakerjaan.
Melalui program ini, diharapkan dapat membangun kesamaan persepsi dengan dunia usaha terkait regulasi ketenagakerjaan disabilitas.
Selain itu, kegiatan ini ditargetkan mampu meningkatkan akses informasi lowongan kerja, membangun kemitraan konkret antara perusahaan dan komunitas, serta menyajikan basis data akurat untuk mendukung penempatan tenaga kerja disabilitas ke depan.(*).
