PANGKEP,HaloPangkep.com – Legislator Partai Golkar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Budiamin, SE, memberikan tanggapan usai Rapat Paripurna DPRD Pangkep terkait penandatanganan nota kesepahaman Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (8/10/2025).
Menurut Budiamin, pembahasan PPAS 2026 secara umum sudah berjalan baik dan sejalan dengan arah perencanaan pemerintah daerah. Namun demikian, ia menyoroti adanya kendala berupa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada penyesuaian sejumlah program daerah.
“Secara umum cukup bagus sesuai perencanaan pemerintah, tapi memang ada sedikit kendala karena pengurangan dana transfer. Otomatis beberapa program pemerintah pasti ada yang direvisi,” ujarnya.
Budiamin menjelaskan, pengurangan dana transfer sekitar 15 persen membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dan efisien dalam mengatur prioritas anggaran. Ia berharap masih ada peluang kebijakan dari pemerintah pusat untuk menambah dana transfer menjelang penetapan APBD pada November mendatang.
“Kami berharap mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menambah dana transfer saat ketuk palu nanti di bulan November. Saat ini masih menunggu, siapa tahu ada kebijakan baru dari pusat,” jelasnya.
Terkait penentuan program prioritas, Budiamin menegaskan pentingnya efisiensi yang disesuaikan dengan visi dan misi Bupati Pangkep, terutama dalam sektor pelayanan dasar masyarakat.
“Pelayanan dasar bagi masyarakat harus tetap menjadi prioritas sesuai anggaran yang ada. Daratan dan kepulauan sama, karena semuanya masyarakat Pangkep—tidak boleh ada perbedaan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan yang menurutnya masih perlu ditingkatkan, terutama dari segi kesiapan tenaga medis meski operasional layanan sudah mulai disesuaikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami berharap pelayanan bagi masyarakat di wilayah kepulauan lebih ditingkatkan, baik kesehatan maupun pendidikan. Termasuk pengalokasian anggarannya melalui APBD agar lebih diperhatikan,” tutup Budiamin.(*).
